ANALISIS FAKTOR KEMAMPUAN (ABILITY TO PAY) DAN KEMAUAN (WILLINGNESS TO PAY) DALAM MEMBAYAR IURAN BPJS KESEHATAN PADA PESERTA PBPU DI KECAMATAN MEDAN TUNTUNGAN

Abstrak

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan bertujuan untuk memberikan jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Keberlanjutan program ini sangat bergantung pada kepatuhan peserta dalam membayar iuran, khususnya peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) yang membayar iuran secara mandiri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kemampuan (Ability to Pay/ATP) dan kemauan (Willingness to Pay/WTP) dalam membayar iuran BPJS Kesehatan serta faktor-faktor yang berhubungan dengan kemauan membayar iuran pada peserta PBPU di Kecamatan Medan Tuntungan.Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif analitik dengan desain cross-sectional. Sampel penelitian berjumlah 30 responden yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan menggunakan kuesioner terstruktur. Analisis data dilakukan secara univariat untuk menggambarkan karakteristik responden, ATP, dan WTP, serta analisis bivariat menggunakan uji Chi-Square untuk mengetahui hubungan antar variabel.Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki kemampuan membayar (Ability to Pay/ATP) yang baik, yaitu sebanyak 29 responden (96,7%), sedangkan 1 responden (3,3%) termasuk kategori tidak mampu membayar. Analisis bivariat menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara pendapatan (p=0,028), pendidikan (p=0,041), pengetahuan BPJS Kesehatan (p=0,019), dan persepsi manfaat BPJS Kesehatan (p=0,011) dengan kemauan membayar (Willingness to Pay/WTP) iuran BPJS Kesehatan. Persepsi manfaat merupakan variabel yang memiliki hubungan paling kuat dengan kemauan membayar iuran.Dapat disimpulkan bahwa sebagian besar peserta PBPU memiliki kemampuan membayar iuran BPJS Kesehatan yang baik. Pendapatan, pendidikan, pengetahuan BPJS Kesehatan, dan persepsi manfaat BPJS Kesehatan berhubungan signifikan dengan kemauan membayar iuran BPJS Kesehatan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan edukasi, sosialisasi, dan kualitas pelayanan kesehatan untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran iuran serta mendukung keberlanjutan Program Jaminan Kesehatan Nasional.

The National Health Insurance Program (Jaminan Kesehatan Nasional/JKN) administered by the Indonesian Health Social Security Agency (BPJS Kesehatan) aims to provide health insurance coverage for all Indonesian citizens. The sustainability of this program largely depends on participants' compliance in paying contributions, particularly among Non-Wage Recipient Workers (Pekerja Bukan Penerima Upah/PBPU) who are responsible for paying their own premiums. This study aimed to analyze the Ability to Pay (ATP) and Willingness to Pay (WTP) health insurance contributions, as well as the factors associated with willingness to pay among PBPU participants in Medan Tuntungan District.This study employed a quantitative analytic method with a cross-sectional design. A total of 30 respondents were selected using a purposive sampling technique. Data were collected through a structured questionnaire. Univariate analysis was conducted to describe respondents' characteristics, ATP, and WTP, while bivariate analysis using the Chi-Square test was performed to determine the relationship between variables.The results showed that the majority of respondents had a good Ability to Pay (ATP), with 29 respondents (96.7%) categorized as able to pay and only 1 respondent (3.3%) categorized as unable to pay. The bivariate analysis revealed significant relationships between income (p=0.028), education level (p=0.041), knowledge of BPJS Kesehatan (p=0.019), and perceived benefits of BPJS Kesehatan (p=0.011) with Willingness to Pay (WTP) health insurance contributions. Perceived benefits were identified as the variable most strongly associated with willingness to pay contributions.In conclusion, most PBPU participants demonstrated a good ability to pay BPJS Kesehatan contributions. Income, education level, knowledge of BPJS Kesehatan, and perceived benefits of BPJS Kesehatan were significantly associated with willingness to pay health insurance contributions. Therefore, improving public education, socialization, and healthcare service quality is necessary to enhance contribution payment compliance and support the sustainability of the National Health Insurance Program.