IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENANGANAN PERSAMPAHAN ANORGANIK DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KECAMATAN JOHAN PAHLAWAN KABUPATEN ACEH BARAT
Kata Kunci:
Disposisi, Implementasi Kebijakan, Komunikasi, Penangganan Sampah, Sarana Prasarana, Struktur OrganisasiAbstrak
Dinas Lingkungan Hidup Aceh Barat mencatat pada tahun 2023 jumlah sampah Kabupaten Aceh Barat mencapai 30,502.76 ton akibat dari masyarakat yang masih banyak menggunakan bahan dasar plastik untuk wadah makanan dan minuman yang akan menjadi sampah sulit didaur ulang sehingga berpotensi merusak keberlangsungan lingkungan, dan kesehatan manusia. Perlu adanya perhatian serius dari pemerintah terhadap penangulangan dan pengelolaan sampah yang lebih baik karena sampah adalah permasalahan yang bersingungan langsung dengan masyarakat. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui implementasi kebijakan pemerintah dalam penanganan persampahan anorganik di Dinas Lingkungan Hidup. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan teknik wawancara pada 5 informan. Hasil penelitian ini menunjukkan pada indikator struktur organisasi dan disposisi telah terimplementasi dengan baik, sedangkan pada indikator sarana prasarana dan komunikasi belum berjalan secara maksimal sebagai dampak dari masih kurangya fasilitas dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan. Kesimpulan yang diperoleh pada penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pemerintah dalam penanganan persampahan anorganik belum cukup memadai karena masih ditemukan kendala pada indikator komunikasi dan sarana prasarana. Peneliti berharap agar Dinas Lingkungan Hidup di Aceh Barat lebih meningkatkan lagi kesadaran masyarakat dengan memberikan pembinaan dan sosialisasi yang rutin tentang penanggulangan sampah dan pentingnya kebersihan lingkungan, serta pemerintah agar dapat menambah jumlah fasilitas yang masih belum cukup memadai.